Semua Orang Wajib Bayar Pajak jika NIK Jadi NPWP, Benarkah?

Semua Orang Wajib Bayar Pajak jika NIK Jadi NPWP, Benarkah? – Beredar informasi yang menyebutkan bahwa semua orang wajib membayar pajak setelah Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan difungsikan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Beberapa warganet di media sosial terpantau membagikan unggahan terkait isu tersebut. Informasi itu muncul setelah bergulirnya wacana NPWP akan digantikan NIK. “hhhaa… jika anda terlahir sebagai manusia di Indonesia siap-siap bayar pajak setiap thnnya.

Indonesia yang kaya raya tiba-tiba jadi miskin salah siapa?. Mundur tidak mau. 3 periode yes,” tulis salah satu akun TikTok, dengan melampirkan sebuah pemberitaan online berjudul “Bersiap! Selain jadi Kartu Identitas KTP bakal Difungsikan sebagai NPWP Pajak” . Unggahan tersebut telah dilihat lebih dari 264,9 ribu kali.

Beragam komentar muncul terkait unggahan itu. “Nyari kerja susah belum dapat kerja ini udah mau disuruh wajib pajak,” komentar sebuah akun. Akun lain juga mengunggah informasi yang hampir sama. “NIK JADI NPWP, SEMUA WARGA KINI BERSTATUS WAJIB PAJAK,” tulisnya. Benarkah informasi tersebut? Saat dikonfirmasi, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan, informasi tersebut tidak benar.

“Tentu tidak begitu. Tidak semua warga masyarakat kemudian harus bayar pajak. Hanya sesuai dengan ketentuan tingkat penghasilannya yang perlu bayar pajak,” kata Zudan. Dia menjelaskan, screening terkait siapa saja yang wajib membayar pajak akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sementara itu, dihubungi terpisah, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor juga membantah isu bahwa semua warna negara wajib bayar pajak ketika NIK difungsikan sebagai NPWP.

“Pemberlakuan NIK menjadi NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tidak secara otomatis menyebabkan pemilik NIK akan dikenai pajak,” kata Neilmaldrin. Dia mengatakan, pemerintah akan melakukan screening terhadap pemilik NIK berdasarkan aspek dipenuhi atau tidaknya syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak. “Tidak semua warga negara langsung wajib membayar pajak.

Untuk pengenaan pajak, pemilik NIK harus telah memenuhi syarat subjektif (pemilik NIK sudah berumur 18 tahun) dan objektif (pemilik NIK mendapatkan penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak),” kata dia. Oleh karena itu, bagi mereka yang belum memiliki penghasilan atau pekerja lepas yang sudah memenuhi syarat subjektif sebagai Wajib Pajak tetapi syarat objektifnya belum terpenuhi, maka yang bersangkutan tidak dikenai pajak.

Misalnya, karena penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Neilmaldrin mengatakan, ketentuan lebih lanjut terkait integrasi NIK sebagai NPWP wajib pajak orang pribadi akan diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Menurut dia, pemberlakuan NIK menjadi NPWP pada dasarnya akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang sedang berlangsung. “Pemberlakuan itu pun akan mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan dan mempermudah Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memperoleh NPWP,” kata Neilmaldrin.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *